Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 menjadi momen penting untuk meninjau bagaimana duet kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjalankan visi dan programnya. Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 menyoroti berbagai aspek—mulai dari kebijakan publik, efisiensi anggaran, relasi pusat-daerah, hingga respon masyarakat dan dinamika politik. Artikel ini akan membahas secara mendalam: latar belakang dan konteks pemerintahan, capaian utama, kritik dan hambatan, serta rekomendasi untuk arah kebijakan ke depan.
Latar Belakang dan Konteks Pembentukan Pemerintahan Prabowo-Gibran 2025
Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 harus dimulai dari pemahaman konteks bagaimana pemerintahan ini terbentuk, dan apa yang menjadi prioritas awalnya. Fokus evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 dimulai setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Oktober 2024 (masuk ke tahun 2025 sebagai tahun pertama penuh).
Dalam periode ini, pemerintah mengumumkan sejumlah program unggulan — salah satunya adalah program “Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang menyasar jutaan anak sekolah dan kelompok rentan. kppod.org+1
Pada sisi politik-administrasi, evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 juga mencatat adanya kecenderungan kebijakan yang lebih sentralistis — menurut lembaga pemantau otonomi daerah Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), justru melemahkan otonomi daerah lewat kebijakan anggaran dan instruksi presiden. kppod.org
Selain itu, dalam aspek luar negeri, pada bulan Oktober 2025 Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam kerangka ASEAN untuk menanggapi krisis kawasan seperti di Myanmar. Setneg
Dengan demikian, evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 harus dilihat dalam kerangka luas: kebijakan domestik dan geopolitik, tantangan administratif, serta ekspektasi publik yang tinggi.
Capaian Utama dalam Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 2025
Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025, beberapa capaian penting mulai terlihat, meskipun masih banyak yang dalam tahap implementasi.
Pertama, program sosial utama seperti MBG mulai dijalankan. Dalam laporan KPPOD disebut bahwa pemerintah berhasil melakukan efisiensi anggaran dengan pengurangan pos yang dianggap tidak perlu, dan menyasar kembali anggaran untuk program-program prioritas. kppod.org Meski demikian, masih ada pertanyaan tentang efektivitasnya dan jangkauan tepat sasarannya.
Kedua, dalam ranah diplomasi dan kerjasama regional, Indonesia yang dipimpin Prabowo menegaskan posisi aktif dalam ASEAN dan menyuarakan penyelesaian krisis kawasan dengan pendekatan inklusif. Ini menguatkan posisi diplomasi Indonesia di kawasan dan internasional. Setneg
Ketiga, pemerintahan melakukan beberapa upaya penguatan kebijakan digital, keamanan siber, dan modernisasi layanan publik—yang menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi. Walaupun data spesifik masih terbatas, keberadaan berita-terkait menunjukkan perhatian pemerintah terhadap isu tersebut. Antara News
Dengan demikian, evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 menunjukkan bahwa upaya perubahan memang telah dijalankan, namun masih banyak yang dalam tahap awal atau belum mencapai hasil penuh.
Kritik dan Hambatan Utama dalam Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 2025
Meskipun ada capaian, evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 juga mengungkap sejumlah kritik dan hambatan signifikan yang harus dicermati.
Kritik terhadap efektivitas dan transparansi program: Lembaga seperti KPPOD menyebut bahwa meski program besar telah dicanangkan, implementasi, pengukuran hasil, serta keterlibatan daerah masih belum optimal. “Masih terlalu dini untuk melihat dampak dari berbagai program atau kebijakan…” ujar pengamat dari Universitas Parahyangan. kppod.org
Sentralisasi dan pelemahan otonomi daerah: Kritik signifikan muncul karena kebijakan pemerintah pusat dinilai mengambil alih ruang pengambilan keputusan yang sebelumnya menjadi domain pemerintah daerah. Menurut laporan, instruksi presiden dan perubahan alokasi transfer ke daerah menunjukkan kecenderungan sentralisasi. kppod.org
Isu kebebasan pers dan ruang demokrasi: Terdapat laporan tentang intimidasi terhadap jurnalis yang mengkritisi kebijakan pemerintahan, yang menjadi sinyal bagi tantangan kebebasan pers dan demokrasi dalam rangka evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025. The Guardian
Dinamika protes dan kepercayaan publik: Gelombang demonstrasi besar yang dipicu oleh kebijakan anggaran dan tarif parlemen menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dan menuntut akuntabilitas. Prinsip-prinsip reformasi masih jadi sorotan. TIME
Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025, tantangan struktural seperti tata kelola, demokrasi, desentralisasi, dan implementasi masih sangat relevan.
Arah Kebijakan dan Rekomendasi ke Depan berdasarkan Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 2025
Berdasarkan evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025, beberapa rekomendasi ke depan penting untuk dipertimbangkan agar visi dan program bisa mencapai hasil yang lebih nyata.
1. Perkuat pengukuran kinerja dan transparansi: Pemerintah harus menyusun indikator yang jelas untuk setiap program prioritas, serta publikasi data capaian secara terbuka — agar evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 tidak berhenti hanya di peluncuran program.
2. Kembalikan fleksibilitas dan kapasitas pemerintah daerah: Untuk memperkuat pemerintahan yang responsif di tiap wilayah, penting agar otonomi daerah tidak dikorbankan. Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 menunjukkan perlunya keseimbangan antara pusat dan daerah.
3. Lindungi ruang demokrasi dan kebebasan pers: Pemerintah perlu memastikan bahwa kritik, jurnalisme investigatif, dan aksi publik tetap berjalan dalam kerangka demokrasi yang sehat — agar evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 tidak tercemar oleh persepsi pengekangan.
4. Tingkatkan partisipasi publik dan komunikasi kebijakan: Masyarakat harus bukan hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga bagian dari proses perumusan dan evaluasi. Partisipasi publik memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program-program utama.
5. Fokus pada pemerataan dan inklusivitas: Untuk memastikan bahwa capaian bukan hanya terpusat di kota-besar atau elit, pemerintah perlu memperkuat program yang menjangkau daerah tertinggal dan kelompok rentan — agar evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 menghasilkan manfaat yang luas.
Dengan langkah-langkah ini, evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 dapat menjadi pijakan untuk tahun-tahun berikutnya yang lebih produktif dan berdampak.
Penutup
Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 mencerminkan titik awal perjalanan pemerintahan yang ambisius. Capaian telah diraih, namun kritik dan hambatan juga nyata. Yang penting kini bukan hanya peluncuran program, tetapi implementasi yang konsisten, pengukuran hasil yang transparan, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan—pusat, daerah, masyarakat, pers, dan dunia usaha. Jika rekomendasi tersebut dijalankan, maka pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mengubah potensi awal menjadi hasil yang nyata dan berkelanjutan.
Referensi
-
“Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: MBG Jadi Sorotan”. KPPOD. kppod.org
-
“Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Dorong Langkah Nyata ASEAN Atasi Krisis Kawasan”. Sekretariat Negara RI. Setneg
-
“Indonesia warns TikTok and Meta: Act on disinformation or face fines, suspension”. The Times of India (via Reuters). The Times of India
About the Author
