Di tengah sorotan publik dan panggung global, ketegangan demokrasi Indonesia menjadi sorotan utama seiring memasuki satu tahun kepemimpinan Prabowo Subianto sejak ia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dinamika politik yang terjadi—termasuk gugatan pemerintahan terhadap kebebasan sipil, gelombang aksi protes mahasiswa dan masyarakat, serta kebijakan kontroversial—menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan demokrasi Indonesia kontemporer. Artikel ini akan menggali secara mendalam bagaimana ketegangan demokrasi di Indonesia terbentuk, faktor-penyebabnya, dampak terhadap institusi negara, dan prospek ke depan untuk stabilitas politik dan hak asasi manusia di Tanah Air.
Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo
Sejak menjabat, ketegangan demokrasi Indonesia telah menunjukkan sejumlah titik kritis yang menuntut perhatian. Dalam sembilan paragraf berikut, kita akan melihat bagaimana kepemimpinan Prabowo mempengaruhi lanskap demokrasi, termasuk konsolidasi kekuasaan, performa pemerintahan, dan persepsi publik.
Sejak pemilihan hingga pelantikannya, Prabowo Subianto berhadapan dengan ekspektasi besar dari rakyat. Namun, menurut analisis, ia menghadapi tantangan “konentrasi kekuasaan dalam tangan presiden” serta pendekatan pemerintahan yang dinilai “chaotic”. The Diplomat Konsentrasi kekuasaan ini menjadi salah satu aspek utama yang membentuk ketegangan demokrasi Indonesia — ketika sistem checks and balances dipersepsikan melemah, maka ruang kritis terhadap pemerintah menjadi lebih sempit.
Lebih lanjut, performa satu tahun pemerintahannya menunjukkan dualitas: di satu sisi terdapat popularitas tinggi, di sisi lain terselip banyak kritik. Meskipun polling publik yang dipublikasikan menunjukkan angka persetujuan sekitar 83,5 %, terdapat pula data internal yang menandakan penurunan tajam hingga di bawah 50 %. The Diplomat Penurunan ini relevan dengan konteks ketegangan demokrasi Indonesia, karena ketika apresiasi publik melemah, legitimitas pemerintahan bisa ikut terdampak.
Kemudian, kebijakan-kebijakan penting yang diambil dalam tahun pertama memicu perdebatan. Misalnya, laporan mengindikasikan bahwa protes massal yang melibatkan mahasiswa, pengemudi online, dan masyarakat perkotaan menandakan adanya disfungsi dalam mekanisme representasi politik—yakni ketika aspirasi masyarakat besar sulit menjadi bagian dari channel formal. Wikipedia+1 Ketegangan demokrasi Indonesia di sini tampak pada kesenjangan antara pemerintahan dan masyarakat sipil.
Salah satu contoh konkrit ialah gelombang protes pada Agustus 2025 yang tersambung dengan kebijakan-anggaran parlemen dan tunjangan anggota legislatif. Reuters+1 Hal ini memperlihatkan bahwa ketegangan demokrasi Indonesia tidak hanya berbicara tentang kebebasan sipil, melainkan juga tentang keadilan fiskal, transparansi, dan akuntabilitas.
Tak kalah penting adalah peran lembaga negara dan militer dalam era pemerintahan ini. Undang-undang yang memperluas peran militer dalam tugas sipil telah disahkan, yang lebih lanjut memicu kekhawatiran tentang mundurnya proses demokrasi. The Guardian Dalam konteks ketegangan demokrasi Indonesia, hal ini menjadi sinyal bahwa institusi tradisional demokrasi seperti parlemen, pengadilan, dan kebebasan pers menghadapi tekanan struktural.
Selanjutnya, bagaimana pemerintah merespon protes dan tuntutan masyarakat juga menjadi bagian dari evaluasi. Respon yang dilaporkan cenderung menekankan stabilitas keamanan dibanding dialog terbuka. Misalnya, sejumlah aktivis dan demonstran ditahan dalam jumlah besar selama aksi unjuk rasa. ABC+1 Dalam kerangka ketegangan demokrasi Indonesia, hal ini menciptakan wacana bahwa demokrasi sedang berada dalam fase uji.
Akhirnya, aspek ekonomi dan sosial juga berperan signifikan dalam memicu ketegangan demokrasi Indonesia. Ketika biaya hidup meningkat, kesejahteraan belum terdongkrak sesuai harapan, dan layanan publik masih mengecewakan sebagian besar masyarakat—semua ini menimbulkan rasa frustrasi yang kemudian tumpah ke ranah politik. Analisis menunjukkan bahwa protes bukan hanya soal politik dalam arti sempit, tapi juga soal keadilan sosial dan ekonomi. insideindonesia.org+1 Dengan demikian, satu tahun kepemimpinan Prabowo juga harus dilihat dari kacamata ekonomi-politik, bukan hanya stabilitas formal.
Secara keseluruhan, satu tahun kepemimpinan Prabowo memperlihatkan bahwa ketegangan demokrasi Indonesia sedang diuji—antara ekspektasi kebebasan, representasi, dan akuntabilitas warga, melawan kebutuhan pemerintah akan stabilitas dan efektivitas. Pertanyaan selanjutnya adalah: apakah demokrasi Indonesia mampu melewati fase kritis ini dan kembali ke jalur inklusif?
Faktor-Pendorong Ketegangan Demokrasi
Mengurai mengapa ketegangan demokrasi Indonesia muncul, kita perlu menelisik beberapa faktor struktural dan insiden spesifik yang memperkuh kondisi tersebut.
Konsolidasi Kekuasaan Eksekutif
Salah satu faktor utama adalah konsolidasi kekuasaan di eksekutif, yang dalam berbagai laporan dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo. Kebijakan “sentralisasi pengambilan keputusan” dan kecepatan pengambilan kebijakan tanpa proses deliberatif yang panjang dianggap memperkuat ketegangan demokrasi Indonesia. The Diplomat Perubahan struktural seperti perluasan peran militer dalam urusan sipil juga menambah tekanan terhadap mekanisme demokrasi. The Guardian Ketika lembaga kontrol seperti parlemen atau media dipersepsikan kurang berdaya, maka ketegangan demokrasi Indonesia dapat menguat.
Fragmentasi Sosial dan Ekonomi
Faktor selanjutnya adalah ketimpangan ekonomi dan sosial yang melebar. Meskipun Indonesia secara global dicatat sebagai demokrasi yang makin matang, laporan dari lembaga seperti Freedom House menyebut bahwa kebebasan sipil dan politik mulai tergerus. Freedom House Ketimpangan ini menyuburkan frustrasi publik—yang kemudian diekspresikan melalui aksi protes. Hal ini menjadi salah satu akar dari ketegangan demokrasi Indonesia.
Keterbatasan Ruang Publik untuk Kritik
Ketegangan demokrasi Indonesia juga muncul karena terbatasnya ruang publik untuk kritik dan aspirasi. Banyak demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil menyoroti hal ini, termasuk ratusan atau bahkan ribuan penangkapan selama aksi unjuk rasa. ABC+1 Ketika masyarakat merasa bahwa saluran formal untuk menyampaikan aspirasi belum memadai, maka tekanan akan terkumpul dan menciptakan potensi konflik lebih luas.
Krisis Institusional dan Akuntabilitas
Korupsi, kekerasan aparat, kebijakan yang dianggap pro-elit, serta lembaga legislatif yang dipersepsikan menerima tunjangan besar tanpa pertanggungjawaban—semua ini menjadi faktor yang memperkuat ketegangan demokrasi Indonesia. Misalnya, kenaikan tunjangan anggota legislatif di tengah pelbagai protes publik. Reuters Dengan demikian, institusi demokrasi di Indonesia tidak hanya diuji dari sisi proses, tetapi juga dari sisi substansi.
Peran Teknologi dan Media Sosial
Tidak kalah penting adalah bagaimana teknologi dan media sosial mempercepat penyebaran ketidakpuasan publik. Misalnya kampanye online terkait gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang menyoroti ketidakadilan, kekerasan polisi, dan kegagalan representasi. Wikipedia Dengan munculnya ruang publik digital yang masif, ketegangan demokrasi Indonesia menjadi lebih terbuka, tetapi juga lebih rapuh terhadap polarisasi.
Dampak Terhadap Institusi dan Ruang Politik
Ketegangan demokrasi Indonesia tidak hanya bersifat simbolik—ia juga memberi dampak nyata terhadap institusi negara dan ruang politik. Dalam bagian ini kita membahas bagaimana DPR, lembaga penegakan hukum, media, dan masyarakat sipil terpengaruh.
Legislatif dan Kebijakan Publik
Kebijakan seperti kenaikan tunjangan anggota legislatif yang disetujui setelah gelombang protes menunjukkan adanya jarak antara institusi legislatif dan harapan publik. Reuters+1 Ketegangan demokrasi Indonesia di sektor ini muncul karena persepsi bahwa lembaga legislatif lebih memprioritaskan kepentingan internal daripada aspirasi rakyat.
Penegakan Hukum dan Kebebasan Sipil
Dalam beberapa kejadian, penegakan hukum terhadap aktivis atau demonstran menimbulkan kritik terhadap kebebasan sipil. Laporan menyebut ribuan orang telah ditahan sejak Agustus 2025 dalam berbagai aksi massa. ABC+1 Hal ini memperkuat kekhawatiran bahwa ketegangan demokrasi Indonesia juga berkaitan dengan ruang kebebasan yang semakin sempit.
Media, Kebebasan Pers dan Opini Publik
Ketegangan demokrasi Indonesia juga terlihat pada kondisi kebebasan pers dan media. Laporan dari Human Rights Watch menyebut adanya hambatan terhadap akses jurnalis dan tekanan terhadap media independen. Human Rights Watch Dalam kondisi seperti ini, masyarakat sipil memiliki tantangan lebih besar untuk ikut aktif dalam demokrasi.
Masyarakat Sipil dan Aktivisme
Gelombang protes mahasiswa, ojek online, dan kelompok sipil lainnya menjadi ruang ekspresi penting atas ketegangan demokrasi Indonesia. Misalnya gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang dijadikan platform untuk menyampaikan kritik sistemik. Wikipedia Aktivisme ini menunjukkan bahwa walaupun ruang formal mungkin terbatas, ruang non-formal tetap aktif dan menjadi tekanan penting terhadap kekuasaan.
Stabilitas Politik dan Ekonomi
Akhirnya, ketegangan demokrasi Indonesia juga berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi. Jika publik kehilangan kepercayaan terhadap institusi demokrasi, maka legitimasi pemerintah bisa melemah, investasi bisa terhambat, dan kebijakan publik bisa menghadapi resistensi besar. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap dampak dominos dari krisis demokrasi terhadap pembangunan jangka panjangnya.
Prospek ke Depan dan Langkah-Strategis
Melihat bagaimana ketegangan demokrasi Indonesia berkembang, penting untuk menimbang langkah-strategis yang dapat meredam ketegangan dan memperkuat demokrasi. Berikut beberapa aspek yang layak diperhatikan.
Penguatan Mekanisme Akuntabilitas
Untuk mencegah ketegangan demokrasi Indonesia makin berkembang, institusi seperti legislatif dan eksekutif perlu memperkuat mekanisme akuntabilitas—misalnya transparansi anggaran, publikasi tunjangan anggota parlemen, dan dialog publik yang lebih terbuka. Ini akan membantu membangun kembali kepercayaan publik.
Memperluas Ruang Publik dan Partisipasi
Memperbanyak saluran partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik—baik melalui konsultasi, musyawarah rakyat, maupun mekanisme digital—akan meredam perasaan bahwa aspirasi rakyat terpinggirkan. Dalam konteks ketegangan demokrasi Indonesia, hal ini sangat penting agar aspirasi tidak harus selalu diwujudkan melalui aksi jalanan.
Reformasi Penegakan Hukum dan Kebebasan Sipil
Langkah yang tak kalah penting adalah memastikan bahwa hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan pers dihormati. Penahanan demonstran secara massal atau pembatasan ruang kritik akan memperburuk ketegangan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, reformasi lembaga penegakan hukum yang memperhatikan hak asasi manusia sangat diperlukan.
Edukasi Demokrasi dan Literasi Digital
Dengan berkembangnya media sosial, masyarakat perlu lebih siap untuk berpartisipasi secara konstrukif dan kritis. Literasi digital yang baik akan membantu mengurangi polarisasi dan hoaks yang bisa memperuncing ketegangan demokrasi Indonesia. Pendidikan demokrasi harus diperkuat di tingkat sekolah dan masyarakat.
Stabilitas Ekonomi dan Keadilan Sosial
Karena banyak protes dipicu oleh ketidakadilan ekonomi dan sosial, maka kebijakan pemerintah yang bersifat inklusif dan berkeadilan akan turut meredam ketegangan demokrasi Indonesia. Pembangunan yang dirasakan secara adil oleh seluruh segmen masyarakat akan mengurangi frustrasi politik.
Penutup
Ketegangan demokrasi Indonesia tengah memasuki fase yang krusial: satu tahun kepemimpinan Prabowo Subianto telah memunculkan dinamika yang kompleks—antara konsolidasi kekuasaan, pergeseran institusi, dan mobilisasi publik yang masif. Istilah ketegangan demokrasi Indonesia bukanlah sekadar frasa, melainkan kenyataan yang harus dihadapi bersama.
Ke depan, kemampuan bangsa ini menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dengan kebebasan sipil akan menjadi penentu apakah demokrasi Indonesia akan tumbuh lebih kuat atau justru mengalami kemunduran. Masyarakat sipil, media, lembaga negara, dan pemerintah harus bergandengan tangan mengurangi ketegangan demokrasi Indonesia melalui dialog, partisipasi, transparansi, dan keadilan sosial.
Referensi
- “A Problematic First Year for Indonesia’s President”, The Diplomat. The Diplomat
-
“Indonesia’s President Prabowo Subianto has just marked one year in office”, ABC News. ABC
About the Author
